KULONPROGO-DINKOPUKM. Mendasarkan adanya Surat Gubernur Nomor 556/6650 tanggal 5 April 2021 kepada Bupati dan Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang  Pemberian Stimulus/insentif berupa penghapusan/keringanan atas Pajak dan retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha Industri Pariwisata, Surat Walikota Yogyakarta Nomor 900/4490 tanggal 26 Agustus 2021 kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tentang Permohonan keringanan/stimulus bagi pelaku sektor ekonomi di Kota Yogyakarta pada masa PPKM level 4, Surat Walikota Yogyakarta Nomor 900/4492 kepada Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk tentang Permohonan keringanan/stimulus bagi sektor ekonomi di kota Yogyakarta pada masa PPKM Level 4 dan Surat Walikota Yogyakarta Nomor 900/4491 kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan tentang Permohonan keringanan/stimulus bagi sektor ekonomi di kota Yogyakarta pada masa PPKM Level 4,  Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada kamis, 9/9/2021 melaksanakan rapat koordinasi bersama antara beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membahas tindak lanjut beberapa surat tersebut.

Rapat dipimpin oleh ibu deden mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda DIY dengan dihadiri beberapa OPD Kabupaten/kota se DIY seperti Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM. Dinas Koperasi UKM Kulon Progo dihadiri oleh Hasnanto mewakili ibu Kepala Dinas Dra. Sri Harmintarti, MM.

Beberapa hasil diskusi adalah Pemberian stimulus/insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan dari wajib pajak dan pemberian stimulus/insentif dari PLN, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan masih menunggu Payung Hukum dari Pemerintah pusat.