KULONPROGO-DINKOPUKM. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilaksanakan melalui beberapa program yang menyasar ke Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu Program PEN tersebut adalah adanya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai tahun 2020 dan ada 29.170 UMKM di Kabupaten Kulon Progo yang telah mendapatkan BPUM selama tahun 2020.
Tahun 2021 Program BPUM kembali dilaksanakan mendasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selama tahun 2021 Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo telah mengusulkan UMKM yang telah mendaftar melalui link yang telah dibagikan.
Dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan dan percepatan penyaluran BPUM rabu, 1/9/2021 di Ruang Rapat Dinas Koperasi UKM Kulon Progo dilaksanakan koordinasi antara Dinas Koperasi UKM bersama Bank Penyalur BPUM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI). Koordinasi dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Dra. Sri Harmintarti, MM yang menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pengusulan BPUM yang telah dilakukan oleh dinas, pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) DIY, permasalahan yang dihadapi selama proses pengusulan maupun penyaluran.
Selanjutnya dalam koordinasi disampaikan oleh kepala bidang permodalan Sri Wahyuniarto bahwa pengusulan telah dilaksanakan dan saat ini proses pendampingan penyaluran sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM bersama Bank Penyalur. Sedangkan menurut Moko perwakilan dari BNI disampaikan bahwa saat ini proses penyaluran masih berlangsung dan untuk pemberitahun kepada UMKM diharapkan ada sinergitas bersama. Atik dari BRI menyampaikan bahwa untuk beberapa permasalahan yang dihadapi dan bisa dilengkapi dengan surat keterangan diharapkan ada koordinasi dan komunikasi antara bank penyalur dan Dinas.